Sidang kasus dugaan pencemaran nama baik yang menyeret nama Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam sidang perdana yang digelar pada Kamis (2/7/2026) lalu, jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan yang menyebut mantan Presiden Joko Widodo mengalami kerugian imateriil yang cukup besar. Menurut jaksa, nama baik Jokowi tercemar dan ia merasa terhina akibat tudingan ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada miliknya adalah palsu.
// RELATED STORIES
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Dalam dakwaannya, jaksa menegaskan bahwa tindakan Dokter Tifa merupakan bentuk fitnah dan penghinaan yang merendahkan martabat seorang kepala negara pada masanya. "Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Joko Widodo mengalami kerugian immateriil yaitu tercemarnya nama baik saksi Joko Widodo secara personal, merasa telah dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya, bahkan terdapat pihak-pihak yang ikut menuduh saksi," ujar Jaksa saat membacakan dakwaan di persidangan.
Menanggapi dakwaan tersebut, kuasa hukum Dokter Tifa, Aziz Yanuar, memberikan argumen pembelaan yang cukup menohok. Berdasarkan pantauan redaksi dari pernyataan resminya, Aziz menilai bahwa seorang pejabat publik dalam sistem demokrasi harus siap menghadapi segala risiko, termasuk ketidaksukaan dari sebagian masyarakat. Ia menegaskan bahwa persepsi publik tidak bisa dipaksakan untuk selalu bernada positif terhadap seorang pemimpin.
Menurut Aziz, seorang tokoh politik atau pejabat tidak bisa menuntut semua warga negara untuk menyukai atau memuji kinerjanya. "Sebagai seorang pejabat publik, itu adalah risiko orang suka tidak suka terhadap seseorang. Jadi, enggak bisa semua harus suka sama Pak Prabowo, semua harus suka sama Gibran, misalnya... kan enggak seperti itu juga," kata Aziz dalam sebuah tayangan media pada Minggu (5/7/2026).
Lebih lanjut, Aziz menggarisbawahi bahwa Indonesia menganut sistem demokrasi, bukan sistem otoriter yang membungkam kritik masyarakat. "Kita ini bukan di Korea Utara yang semua harus suka sama Kim Jong Un. Semua enggak boleh jelek-jelekin. Kita ini katanya berdemokrasi. Demokrasi itu ya menerima sebagai pejabat publik," tambahnya. Dari pengamatan tim redaksi, Aziz juga sempat menyinggung insiden masa lalu yang menimpa Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, yang pernah disindir demonstran menggunakan seekor kerbau bertuliskan "SiBuYa" namun disikapi secara berbeda.