Menjelang gelaran Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), dinamika internal organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia ini kian menghangat. Mantan Katib PCNU Jombang periode 2017-2022, Ahmad Samsul Rijal atau yang akrab disapa Gus Rijal, secara terbuka mengeklaim bahwa mayoritas Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) di berbagai daerah kini menginginkan adanya perubahan total dalam jajaran kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
// RELATED STORIES
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Menurut penjelasan Gus Rijal, aspirasi tersebut mulai mengemuka kuat dalam berbagai pertemuan informal para pengurus wilayah yang berlangsung di sela-sela agenda Konferensi Besar (Konbes) dan Musyawarah Nasional (Munas) NU di Ploso, Kediri, Jawa Timur. Meski tidak disampaikan secara terbuka dalam forum resmi sidang, pembicaraan antarpengurus wilayah mengindikasikan adanya kejenuhan akut terhadap konflik yang terus terjadi di tingkat elite PBNU.
"Keluh kesah mereka jelas. Itu menunjukkan penegasan sikap dari PWNU-PCNU, baik di Jawa maupun luar Jawa terhadap PBNU. Terkesan ada indikasi frustrasi hingga ekspresi muak terhadap perilaku dan manuver petinggi PBNU jelang Muktamar 2026," ujar Gus Rijal dalam keterangan tertulisnya.
Dari pantauan redaksi, pasca-berakhirnya forum Konbes dan Munas di Kediri, gelombang aspirasi perubahan tersebut dilaporkan terus meluas hingga ke tingkat Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) melalui jalinan komunikasi intensif antarpengurus daerah. Konflik berkepanjangan di tingkat pusat dinilai telah memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap soliditas kepengurusan organisasi di tingkat wilayah, cabang, hingga ke tingkat ranting paling bawah.
Gus Rijal menambahkan bahwa para pengurus di daerah merasa lelah karena harus ikut memikul beban perseteruan para elite PBNU, yang pada akhirnya mengganggu kinerja organisasi dan mengikis kepercayaan jamaah grassroot. Berdasarkan analisisnya, saat ini sekitar 80 persen PWNU menghendaki adanya perombakan total pada struktur kepengurusan PBNU periode berikutnya, sebuah kecenderungan yang diprediksi akan diikuti oleh mayoritas PCNU.
Selain persoalan kepengurusan, pengamatan tim redaksi menunjukkan bahwa masalah penentuan lokasi Muktamar ke-35 juga masih menjadi polemik tersendiri karena belum adanya keputusan final dari PBNU. Menanggapi situasi ini, sebanyak 32 PWNU dilaporkan telah menggelar rapat koordinasi secara daring dan sepakat untuk mengusulkan agar Jakarta dipilih menjadi lokasi pelaksanaan muktamar yang dijadwalkan berlangsung pada 1-5 Agustus 2026.
Menurut Ketua PWNU Sumatera Barat, Ganefri, pemilihan Jakarta dinilai sebagai langkah yang paling objektif dan rasional di tengah sempitnya waktu konsolidasi. "Muktamar ini forum besar NU. Karena itu, tempatnya harus yang paling siap, paling mudah dijangkau, dan paling memungkinkan untuk mempercepat koordinasi. Dengan waktu persiapan yang semakin pendek, Jakarta adalah pilihan yang paling realistis," tutur Ganefri menegaskan.