Pemerintah Iran bersiap mengumumkan regulasi anyar terkait tata kelola pelayaran di Selat Hormuz, salah satu jalur logistik energi paling vital di dunia. Langkah ini diproyeksikan akan mengubah dinamika geopolitik dan perdagangan maritim internasional secara signifikan.
// RELATED STORIES
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Berdasarkan laporan dari Al Jazeera, pengumuman kebijakan baru ini disampaikan langsung oleh Duta Besar Iran untuk China, Abdolreza Rahmani Fazli, di sela-sela agenda Forum Perdamaian Dunia yang berlangsung di Beijing. Dalam pemaparannya, Teheran berencana memberlakukan biaya layanan khusus bagi setiap kapal komersial yang melintasi kawasan perairan strategis tersebut.
Menurut Abdolreza Rahmani Fazli, kebijakan penarikan biaya layanan ini didasari atas hak kedaulatan Iran, mengingat Selat Hormuz merupakan bagian dari wilayah perairan teritorial mereka. Namun, ia menekankan bahwa pungutan tersebut bukanlah tarif tol komersial, melainkan kontribusi untuk mendukung operasional pengelolaan jalur navigasi.
Dari pantauan redaksi, dana yang dihimpun dari biaya layanan tersebut nantinya dialokasikan untuk membiayai pengawasan lalu lintas maritim, pemeliharaan keamanan kapal, serta program mitigasi dampak lingkungan. Dalam menyusun mekanisme regulasi permanen ini, Iran tidak bergerak sendiri melainkan menggandeng komite bersama dari pihak Oman.
Menariknya, Teheran secara terbuka menjanjikan keistimewaan berupa perlakuan khusus bagi kapal-kapal asal China serta sejumlah negara lain yang dikategorikan sebagai sahabat. Kebijakan diskriminatif yang menguntungkan Beijing ini diprediksi akan memperkuat poros kerja sama ekonomi dan politik antara kedua negara di tengah tekanan global.
Langkah sepihak ini pun langsung memicu reaksi keras dari Washington, di mana Pemerintah Amerika Serikat secara tegas menolak segala bentuk pungutan biaya di Selat Hormuz. Ketegangan baru ini diperkirakan kembali memanas setelah masa transisi kesepakatan damai sementara yang membebaskan biaya pelayaran selama 60 hari resmi berakhir.