Dewan Energi Nasional (DEN) mendesak PT PLN (Persero) untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap teknologi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Langkah ini dinilai krusial menyusul terjadinya insiden pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah beberapa waktu lalu. Menurut pihak DEN, audit teknologi tersebut sangat penting guna mengidentifikasi penyebab pasti gangguan pada sistem kelistrikan nasional sekaligus menjadi bahan evaluasi komprehensif agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.
// RELATED STORIES
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Berdasarkan pantauan redaksi, desakan ini muncul karena informasi mengenai penyebab utama gangguan dinilai belum sepenuhnya transparan di mata publik. Anggota DEN Satya Widya Yudha menegaskan bahwa proses evaluasi ini tidak boleh hanya berfokus pada masalah pasokan komoditas batu bara semata. Menurut beliau, aspek teknis dari masing-masing unit pembangkit juga wajib diperiksa secara mendalam demi mendapatkan visualisasi masalah yang utuh.
"Audit teknologi masing-masing PLTU diperlukan untuk mengetahui secara pasti karakteristiknya. Alasan yang beredar sekarang di masyarakat tidak terlalu jelas apa yang terjadi. Kita tidak bisa hanya menyalahkan sisi batu baranya saja, namun juga teknisnya menjadi kesatuan untuk evaluasi ke depan," ujar Satya Widya Yudha dalam acara Energy Hub Talkshow 2026.
Sebelumnya, pihak PT PLN (Persero) bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan penjelasan bahwa kebijakan pemadaman listrik bergilir dipicu oleh terganggunya pasokan batu bara kalori sedang yang menjadi bahan bakar utama sejumlah PLTU. Menurut pengamatan tim redaksi, penurunan kualitas dan ketidaksesuaian spesifikasi batu bara dalam kontrak memang dapat berdampak langsung pada penurunan daya mampu operasi dari mesin pembangkit.
Satya Widya Yudha menambahkan bahwa masalah teknis tersebut menjadi salah satu faktor determinan utama. Hal ini diperparah dengan adanya beberapa PLTU yang terpaksa keluar dari sistem kelistrikan interkoneksi karena sedang menjalani masa perawatan atau perbaikan total. Ia mencontohkan kondisi PLTU Jawa Unit 1–7 yang telah beroperasi selama sekitar 40 tahun dan kini mengalami penurunan performa signifikan di bawah kapasitas terpasangnya.
"Saya sampaikan juga ke Dirut PLN beberapa waktu lalu, coba dicek karena kalau daya mampunya turun itu berarti kan kita harus melakukan banyak hal," kata Satya lagi. Ia menggarisbawahi bahwa degradasi performa pembangkit ini dipengaruhi oleh kombinasi faktor usia operasional yang sudah tua hingga efektivitas aspek perawatan aset.
Di sisi lain, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengonfirmasi bahwa pemadaman bergilir tersebut sempat terjadi setelah dua pembangkit milik Independent Power Producer (IPP) mengalami kendala teknis mendadak. Akibatnya, kedua pembangkit itu keluar dari sistem kelistrikan Jawa. Dari pantauan redaksi, salah satu dari pembangkit tersebut, yakni PLTU Cilacap Unit 1 dan Unit 4, kini telah berhasil ditangani dan kembali sinkron dengan jaringan.
"Salah satu pembangkit berhasil memecahkan dan sudah sinkron dengan sistem kelistrikan Pulau Jawa. Pembangkit ini mulai memasok listrik untuk menambah spesifikasi sistem kelistrikan di Pulau Jawa," ungkap Darmawan Prasodjo melalui keterangan tertulis resmi.
Guna memperkuat stabilitas pasokan energi nasional, PLN mengumumkan telah mendapatkan tambahan alokasi batu bara kalori 4.500 GAR sebesar 16,8 million ton dari Kementerian ESDM yang dijadwalkan mengalir hingga Desember 2026. Kuota tambahan ini berada di luar skema Domestic Market Obligation (DMO) yang berlaku reguler. Menurut struktur distribusinya, pasokan akan digelontorkan sebesar 1,8 juta ton pada bulan Juli dan disusul 3 juta ton per bulan sejak Agustus hingga akhir tahun.
Menurut penjelasan Darmawan Prasodjo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI, tambahan pasokan batubara ini mampu mendongkrak kapasitas daya mampu sistem kelistrikan Jawa sebesar 5 gigawatt (GW) dari basis kapasitas sebelumnya yang berada di angka 35,9 GW. Pihak PLN juga memastikan bahwa sejak tanggal 21 Juni 2026, kebijakan pemadaman listrik bergilir telah dihentikan sepenuhnya seiring dengan normalisasi pasokan bahan bakar tersebut.