Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Langkat Syah Afandin setelah menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Berdasarkan pemantauan tim redaksi di lokasi pada Sabtu (4/7/2026) dini hari sekitar pukul 01.30 WIB, sang bupati keluar dengan pengawalan ketat petugas.
// RELATED STORIES
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Dari hasil pengamatan, Syah Afandin tampak telah mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK bernomor 187 dengan kedua tangan terikat borgol. Alih-alih menundukkan kepala karena malu, Syah Afandin justru kedapatan melempar senyum lebar ke arah kerumunan awak media yang telah menunggunya sejak malam.
Sembari berjalan menyusuri kerumunan menuju mobil tahanan, Syah Afandin sempat menanggapi beberapa cecaran pertanyaan wartawan. Menurut pengakuannya saat ditanya mengenai adanya dugaan pihak interior yang membocorkan informasi Operasi Tangkap Tangan (OTT), ia langsung membantah hal tersebut. "Enggak ada," jawab Syah Afandin singkat.
Awak media kembali mencecar alasannya bisa kembali dari acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) saat malam penangkapan berlangsung. Ia berdalih bahwa kehadirannya di sana tidak bermaksud menghindari petugas melainkan karena agenda tersebut memang telah rampung. "Memang sudah habis acaranya," katanya berkilah.
Ketika wartawan menawarkan kesempatan untuk menyampaikan pesan atau permohonan maaf kepada publik Langkat, ia memilih untuk menolaknya. "Enggak, terima kasih, terima kasih," ujarnya sembari terus melangkah. Berdasarkan observasi di lapangan, sikap ramah tersebut mendadak berubah total ketika wartawan mulai menyinggung perkara sensitif mengenai aliran dana haram.
Syah Afandin langsung bungkam dan tidak merespons sama sekali ketika wartawan mempertanyakan nuraninya yang tega menerima suap dari pengadaan seragam sekolah bagi anak-anak di daerahnya. Kasus ini mencuat setelah KPK mengendus adanya praktik lancung berupa pemotongan jatah proyek hingga dugaan memperdagangkan jabatan kepala sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.