Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat adanya kenaikan sebesar 5,92 persen pada penyaluran atau konsumsi bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Solar sepanjang semester I 2026. Lonjakan ini disinyalir terjadi akibat peralihan konsumsi masyarakat pasca-kenaikan harga komoditas BBM nonsubsidi di pasaran.
// RELATED STORIES
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Berdasarkan data resmi BPH Migas untuk periode Januari hingga Juni 2026, realisasi konsumsi Solar subsidi telah mencapai 9,48 juta kilo liter (kl). Angka tersebut setara dengan 50,85 persen dari total kuota yang dialokasikan tahun ini sebesar 18,64 juta kl. Jumlah ini menunjukkan tren peningkatan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya menyentuh 8,95 juta kl atau 46,14 persen dari kuota.
Menurut Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, lonjakan konsumsi Solar terjadi pasca-kenaikan harga BBM Dex Series dan Pertamax. "Hal ini membuat masyarakat yang sebelumnya menggunakan BBM non-subsidi beralih menjadi pengguna BBM subsidi," ujar Wahyudi Anas dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI pada Kamis (16/7).
Dari pantauan redaksi, peningkatan volume penyaluran tidak hanya terjadi pada Solar, melainkan juga berimbas pada BBM subsidi jenis Pertalite. Pada paruh pertama tahun 2026, volume konsumsi Pertalite dilaporkan menyentuh angka 13,96 juta kl atau sekitar 47,68 persen dari kuota yang disediakan. Realisasi ini naik tipis dari semester I 2025 yang tercatat sebesar 13,92 juta kl atau 44,60 persen dari alokasi kuota.
Selain kedua jenis bahan bakar tersebut, BPH Migas juga memaparkan realisasi pemanfaatan minyak tanah yang telah mencapai 260 ribu kl. Jumlah itu merepresentasikan 48,91 persen dari total pagu kuota tahunan yang ditetapkan sebesar 530 ribu kl.
Guna mengantisipasi potensi jebolnya kuota, pemerintah kini tengah gencar melakukan optimalisasi agar distribusi BBM bersubsidi dapat lebih tepat sasaran. Melalui pengamatan tim redaksi, langkah tegas telah diambil oleh BPH Migas dengan memblokir sekitar 307 ribu kode respons cepat (QR code) yang terindikasi disalahgunakan dalam proses pengisian bahan bakar.
Langkah pengetatan dan optimalisasi tersebut juga diwujudkan melalui koreksi terhadap penyaluran BBM subsidi serta kompensasi negara sekitar 24.711,17 kl yang ditemukan dari hasil evaluasi terhadap 449 lembaga penyalur. Wahyudi menjelaskan bahwa dari jumlah koreksi tersebut, nilai efisiensi yang berhasil diselamatkan mencapai hampir Rp 470 miliar yang merupakan hasil nyata dari peningkatan pengawasan terintegrasi dari seluruh pihak terkait.
Sebagai perbandingan dengan capaian tahun lalu, BPH Migas mencatat bahwa penyaluran BBM bersubsidi sepanjang tahun 2025 berhasil ditekan di bawah kuota resmi. Berdasarkan pemaparan dalam rapat kerja sebelumnya, realisasi distribusi yang terkendali ini membuat keuangan negara berhasil menghemat anggaran hingga hampir Rp 5 triliun.
Merujuk pada data historis instansi tersebut, total penghematan BBM subsidi dan kompensasi negara pada 2025 mencapai Rp 4,98 triliun. Secara rinci, efisiensi ini terdiri atas penghematan sektor minyak tanah sebesar Rp 122 miliar, Solar senilai Rp 2,11 triliun, dan alokasi produk Pertalite yang menyumbang penghematan terbesar hingga mencapai Rp 2,75 triliun.