Analisis Lawfare: Ketika Hukum Diduga Menjadi Alat Sandera Politik

Keputusan Febrie Adriansyah untuk mengundurkan diri dari jabatan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah menambah babak baru dalam dinamika penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan pengamatan tim redaksi, pengunduran diri yang mendadak ini terjadi di tengah rangkaian peristiwa besar yang terus menyita perhatian publik secara luas.

Suka dengan Artikel Ini?

Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!

Subscribe Sekarang →

Rangkaian peristiwa tersebut dimulai dari penetapan seorang perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis. Tidak lama berselang, muncul langkah penyidikan dari pihak Polri terhadap perkara lain yang kemudian dikaitkan langsung dengan sosok Febrie Adriansyah.

Dari pantauan redaksi, situasi ini memicu pertanyaan krusial di tengah masyarakat mengenai independensi penegakan hukum. Publik kini mempertanyakan apakah rentetan kejadian ini murni proses hukum yang objektif atau merupakan wujud nyata dari rivalitas tersembunyi antarlembaga penegak hukum di tanah air.

Persepsi mengenai adanya gesekan ini tidak lahir dari ruang kosong karena dalam beberapa tahun terakhir, publik berkali-kali menyaksikan ketegangan serupa. Menurut catatan publik, kasus penguntitan terhadap Jampidsus pada 2024 serta polemik hubungan Polri dan Kejaksaan Agung kian memperkuat dugaan adanya dimensi politik di tingkat elite.

Kendati demikian, para ahli mengingatkan bahwa kedekatan waktu antarperistiwa bukanlah bukti mutlak adanya hubungan sebab akibat. Berdasarkan prinsip negara hukum, setiap proses hukum dan penyidikan yang sedang berjalan harus dinilai murni berdasarkan kekuatan alat bukti yang sah, bukan atas dasar spekulasi.

Namun, pemerintah tidak dapat mengabaikan persepsi yang berkembang di masyarakat. Ketika transparansi dari pihak berwenang melemah dan penjelasan resmi dinilai tidak memadai, ruang publik secara otomatis akan diisi oleh kecurigaan dan asumsi yang liar.

Dalam kajian hukum dan ilmu politik, kondisi penyalahgunaan wewenang ini dikenal dengan istilah "lawfare", yaitu penggunaan instrumen hukum untuk kepentingan pertarungan kekuasaan. Konsep ini mengingatkan bahwa hukum dapat kehilangan legitimasinya jika masyarakat menilai penegakannya terkesan selektif dan mengikuti momentum politik tertentu.

Berdasarkan analisis mendalam, persoalan utama saat ini bukan lagi terletak pada institusi mana yang sedang bersaing, melainkan pada taruhan kepercayaan masyarakat. Ketika publik percaya bahwa perkara hukum hanya bergerak saat terjadi konflik antarlembaga, maka prinsip kepastian hukum di Indonesia sedang berada dalam ancaman serius.

Oleh karena itu, Kejaksaan Agung dan Polri kini memiliki tanggung jawab yang sama besar untuk memulihkan kepercayaan publik yang mulai terkikis. Setiap penanganan perkara yang melibatkan pejabat negara harus dibuka secara transparan kepada masyarakat, mulai dari dasar penyidikan hingga alasan di balik setiap tindakan hukum.