Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program mandatori Biodiesel 50% atau B50 yang bertempat di Rest Area KM 57 Cikampek, Karawang, Jawa Barat, pada Kamis (9/7). Berdasarkan pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa Indonesia kini menorehkan sejarah baru sebagai negara pertama di dunia yang berhasil menerapkan kebijakan mandatori biodiesel dengan kadar pencampuran setinggi itu.
// RELATED STORIES
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Menurut Presiden Prabowo Subianto, langkah berani ini bukan sekadar sebuah pencapaian di bidang teknologi pangan dan energi. "Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekadar pencapaian teknologi, ini adalah bukti Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri," ujar Presiden dalam pidatonya yang disiarkan langsung melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden.
Berdasarkan rekam jejak program energi nasional, pemerintah sebenarnya telah mendorong percepatan penggunaan biodiesel sejak sebelum pelantikan presiden baru. Setelah resmi menjabat, Presiden Prabowo Subianto langsung melanjutkan komitmen tersebut dengan menginstruksikan jajaran menterinya untuk terus mendongkrak bauran biodiesel, mulai dari B40 hingga menargetkan transisi penuh menuju B100 di masa depan.
Dari pantauan redaksi, momentum peresmian tersebut ditandai secara simbolis dengan penekanan tombol bel oleh Presiden Prabowo Subianto. Dalam agenda penting ini, kepala negara tampak didampingi oleh jajaran pejabat tinggi seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Kepala Danantara Rosan Roeslani, serta Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri.
Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, implementasi program B50 ini diproyeksikan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif, salah satunya dengan menghemat devisa negara hingga Rp 170 triliun. Angka tersebut menunjukkan lonjakan signifikan jika dibandingkan dengan program B40 sebelumnya yang mencatatkan penghematan devisa di kisaran Rp 133 triliun.
Pengamatan tim redaksi menunjukkan bahwa selain menekan angka impor solar secara drastis, hilirisasi ini berhasil mendongkrak nilai tambah industri minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) domestik dari Rp 20,92 triliun menjadi Rp 23,49 triliun. Tidak hanya itu, penyerapan tenaga kerja di sektor kelapa sawit juga diperkirakan ikut terkerek naik menjadi 2,1 juta orang dari yang semula hanya 1,8 juta orang pada era B40.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga memaparkan bahwa program B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO dalam negeri secara signifikan dari 15,2 juta ton menjadi sekitar 16,3 hingga 17 juta ton. Kebijakan strategis ini dipercaya dapat memberikan jaminan serta kepastian pasar yang lebih stabil bagi para petani sawit lokal di tengah fluktuasi perdagangan global.
Berdasarkan skenario mitigasi ekonomi yang disiapkan pemerintah, pemanfaatan domestik ini menjadi benteng pertahanan utama jika pasar internasional melemah. "Kalau harga CPO di luar negeri rendah dan negara lain tidak mau membeli, kita bisa sisihkan untuk bangun industri hilirisasi B50. Supaya harga petani dan industri naik, dan negara sejahtera," kata Bahlil mengakhiri penjelasannya.