Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu kontroversi setelah menyampaikan pidato khusus mengenai keamanan pemilu pada Kamis waktu setempat. Berdasarkan pantauan redaksi, dalam pidato tersebut Trump menuduh Republik Rakyat China memperoleh sekitar 220 juta data pemilih Amerika Serikat. Ia juga menyebut ada aktor "deep state" di dalam pemerintahan yang selama ini menutupi berbagai kerentanan sistem pemilu.
// RELATED STORIES
Suka dengan Artikel Ini?
Dapatkan lebih banyak cerita menarik dengan berlangganan newsletter kami. Gratis!
Subscribe Sekarang →Menurut laporan dari Al Jazeera, para pakar, komunitas intelijen, dan Partai Demokrat menilai Trump tidak menyampaikan bukti baru yang dapat memperkuat tuduhan tersebut. Dokumen pemerintah Amerika Serikat yang telah dideklasifikasi juga dinilai tidak membuktikan adanya konspirasi maupun kecurangan pemilu secara sistematis.
Dalam pidatonya, Trump mengklaim China melakukan pembobolan data pemilih terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Menurutnya, Beijing memperoleh sekitar 220 juta data pemilih yang mencakup nama, alamat, hingga afiliasi politik warga di sedikitnya 18 negara bagian. "Sejak siklus Pemilu 2020 dimulai, Republik Rakyat China diduga melakukan pembobolan data pemilu terbesar dalam sejarah," kata Trump.
Trump kemudian menambahkan bahwa puluhan juta data pemilih diduga telah dibeli, dicuri, atau diretas oleh China. "Bayangkan saja, puluhan juta data pemilih di 18 negara bagian telah dibeli, dicuri, atau diretas oleh China," ujarnya. Dari pengamatan tim redaksi, Trump tetap tidak menyampaikan bukti konkret bahwa data tersebut benar-benar digunakan untuk memengaruhi hasil pemilu maupun mengubah perolehan suara.
Tuduhan tersebut langsung dibantah oleh Kedutaan Besar China di Washington. Pemerintah China menegaskan bahwa Beijing tidak pernah melakukan intervensi terhadap proses demokrasi di Amerika Serikat. "China tidak pernah dan tidak akan pernah mencampuri pemilihan presiden di Amerika Serikat," tegas juru bicara Kedutaan Besar China.
Sementara itu, berdasarkan analisis para ahli, sebagian besar data pendaftaran pemilih di Amerika Serikat memang tersedia untuk publik. Data tersebut dapat diakses secara legal di banyak negara bagian, sehingga klaim peretasan massal ini dinilai berlebihan dan berpotensi kembali memicu perdebatan menjelang pemilu paruh waktu 2026.